Departemen Kesehatan RI Rabu ini akhirnya sepakat meneken 'kesepakatan bisnis' dengan Baxter International Inc, perusahaan farmasi asal AS, untuk berkolaborasi mengembangkan vaksin flu burung. Langkah ini menyusul kenekadan Indonesia sebelumnya yang memutuskan untuk stop berbagi sampel virus flu burung dengan WHO, badan kesehatan PBB.

Di Amerika dan di Indonesia, kesepakatan itu baru diumumkan hari ini. Namun seperti diungkap website Depkes RI, kesepakatan kerja sama itu sudah ditandatangani kemarin. Yang teken adalah Dr. Triono Soendoro, Ph. D, Kepala Badan Litbangkes Depkes RI dan Kim C Bush, President, Vaccine SBU Baxter Healthcare SA, Switzerland, dan disaksikan Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K). Baxt er Healthcare SA merupakan anak perusahaan Ba xter International Inc yang berkantor di Swiss.

Dalam karja sama tersebut, Badan Litbangkes Depkes akan menyediakan spesimen klinis H5N1 dan Baxter akan melakukan alih teknologi yang meliputi formulasi, pengisian, dan penyelesaian vaksin A/Indonesia/5/2005 kepada Badan Litbangkes.

MOU juga menyebutkan bahwa Indonesia akan mempunyai hak untuk memproduksi dan memasarkan vaksin A/Indonesia/5/2005 di seluruh Indonesia dan mengekspor ke beberapa Negara lain (sedang dalam proses negosiasi). Produksi akan dilakukan dengan mitra produsen vaksin Indonesia yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan.

Dari AS, Chicago Tribune mengabarkan bahwa Baxter puas dengan kesepakatan itu. Meski begitu, Baxter mengaku bahwa MOU tadi tidak memberi pihaknya akses ekslusif ke virus H5N1 Indonesia. Pemerintah Indonesia masih bisa bekerjasama dengan perusahaan atau pihak lain baik dari dalam negeri Indonesia maupun asing.

Sebelum ini Baxter sudah membuat vaksi flu burung dan membangun stok vaksin di AS, Inggris, dan Asia. Vaksin tersebut dibuat berdasarkan sampel yang diperoleh Baxter dari WHO.

Meski telah berhasil menjalin kesepakatan langsung dengan Indonesia, Baxter berharap pemerintah Indonesia mau tetap bekerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan WHO. Ia juga berharap pihak lain untuk tidak sungkan bernegosiasi dengan Indonesia untuk mendapatkan virus tersebut.

David Heyman, petinggi WHO urusan Flu Burung, dalam konperensi pers hari Selasa (waktu AS), mengaku WHO tidak bisa menyalahkan Baxter yang telah berhasil mendapatkan kesepakatan tersebut. Apakah WHO menyalahkan Indonesia? Chicago Tribune tak mengabarkannya.

Yang pasti, menurut Heyman, pihaknya tahu Baxter sudah bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia sejak kasus pertama flu burung muncul di Indonesia, Juli 2005. Sedangkan WHO baru menegosiasikannya akhir tahun silam.

Pemerintah Indonesia sendiri memutuskan untuk tak kooperatif dengan WHO karena merasa tidak mendapatkan kompensasi apapun dari lembaga dunia tersebut.

'Ketakharmonisan' Indonesia dengan WHO dalam 'bisnis flu burung' memang sudah terlihat sejak lama. Ketika Jepang-ASEAN-WHO meneken bantuan stok vaksin flu burung di Jakarta pertengahan tahun silam (stok-nya sendiri disimpan di Singapura), tak satu pun petinggi Depkes yang muncul. Yang muncul malah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Kehadirannya benar-benar di luar agenda.