Kesehatan Merupakan Hak Asasi Setiap Warga Negara:::::::: Pembangunan Yang Berkesinambungan dan Berpola Sehat Itu Perlu:::::::: Kontroversi seputar gizi buruk : Apakah Ketidakberhasilan Departemen Kesehatan?:::::::: Mencegah Komplikasi Paska Aborsi:::::::: Jaga Pola Makan Demi Kesehatan Mata:::::::: Karbonmonoksida Berpengaruh Terhadap Kesehatan Bayi Kita:::::::: Masih Banyak Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Berbahaya:::::::: Antisipasi Perencanaan Tenaga Kesehatan Guna Mendukung Indonesia Sehat 2010:::::::: Peningkatan Akses Masyarakat Tethadap Layanan Kesehatan yang Berkualitas::::::::
Selamat Datang di Weblog Resmi Lembaga Kajian Pembangunan Kesehatan (LKPK) Indonesia. Temukan di Sini Artikel Kesehatan yang Anda Butuhkan :


Apa Saja 3 Postingan Terbaru Kami di Weblog Ini?
Renungan Hari Ini:

PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN DAN LINGKUNGAN SEHAT  

PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN

Pokok Masalah dan Tantangan :

Bantuan asing terhadap sektor kesehatan meningkat setelah krisis ekonomi, dan terdiri dari kira-kira 17,9% dari jumlah total anggaran belanja kesehatan di tahun 1998/99. Seperti yang digambarkan dengan lebih jelas di dalam Rencana Kerjasama WHO dengan Negara di tahun 2001, bantuan donatur utama awalnya berfokus pada upaya-upaya pengawasan penyakit, dimana beberapa donatur utama telah membentuk kerjasama. Meskipun upaya-upaya koordinasi sudah optimal pada saat krisis ekonomi, kebanyakan dan kerumitan projek-projek donatur telah mempersulit koordinasi reguler antara pemerintah dan sumber donatur. Sekarang ini, sejumlah donatur utama, termasuk Bank Dunia, ADB dan AusAid memberikan dukungan yang kuat dalam pembangunan sistem kesehatan yang efisien dan merata. Komunikasi yang optimal dan pertukaran antara DepKes dan donatur utama diperlukan untuk mencegah pengulangan upaya dan saling berbagi pelajaran.

Di tahun 1999, Partnership for Health menyediakan suatu forum untuk mempertemukan donatur bilateral utama dari AS dan Kanada, UNICEF, WHO, Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia. Baru-baru ini, WHO terpilih menjadi ketua bersama dari Kelompok Kerja Kesehatan di bawah Kelompok Penasihat untuk Indonesia dengan tujuan utama untuk memperbaiki komunikasi dan pertukaran antara para donatur utama dan pemerintah Indonesia dan memperoleh dukungan politik dan finansiil untuk kesehatan.

Bidang tambahan lainnya adalah bantuan untuk memasukkan kesehatan di dalam agenda pembangunan. Keputusan pembiayaan lokal pada prioritas sektor dapat lebih relevan terhadap kebutuhan kesehatan. Namun, pembiayaan yang terus-menerus dari sistem pengantaran kesehatan publik yang ada tergantung pada keputusan politik di tingkat daerah. Realisasi pada dasarnya tergantung pada individu-individu di dalam pemerintah setempat sendiri, pada kekuatan negosiasi dari otoritas kesehatan di propinsi dan daerah, dan prioritas penduduk yang disuarakan. Keuntungan kesehatan yang paling besar, harus dilakukan di antara para fakir miskin, yang memikul beban penyakit yang tidak proporsional, dan menjadi sakit sangat memakan biaya. Dengan memberikan bukti yang kini bahwa kesehatan yang baik menambah produktifitas ekonomi, mengarahkan bantuan kesehatan bagi fakir miskin adalah sebuah prioritas yang penting dalam pembangunan nasional. Dengan keadaan ekonomi sekarang ini, sumber-sumber kesehatan terutama sekali dipaksakan dan dapat mempengaruhi kesehatan secara buruk, tabungan rumah tangga, dan investasi dalam gizi atau pendidikan. Sokongan sangat dibutuhkan kini untuk mendukung pengantaran pelayanan kesehatan secara umum, dan terutama bantuan yang berkelanjutan terhadap kegiatan dan jasa kesehatan masyarakat bagi fakir miskin.

Sasaran :

* Memberikan dukungan aktif untuk mekanisme kerjasama bagi koordinasi dan pertukaran antara Pemerintah Indonesia, para mitra, donatur utama, dan pemegang kepentingan utama untuk meningkatkan pembangunan yang positif dalam kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

PROGRAM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN 1

Pokok Masalah dan Tantangan :

Profil nasional dari prasarana bahan-bahan kimia yang disiapkan di tahun 1998 sedang berada di dalam proses pembaharuan. Pembangunan secara besar telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional telah direorganisasi secara besar-besaran. Kegiatan pengamanan bahan-bahan kimia yang sedang berjalan perlu dikaji ulang dengan melihat perubahan pembangunan yang telah terjadi.

Sasaran :

* Meningkatkan program pengamanan bahan-bahan kimia dan pengendalian racun nasional.
* Mendukung kegiatan yang menyangkut analisa kasus keracunan secara klinis.

PROGRAM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN 2

Pokok Masalah dan Tantangan :

Proses Globalisasi yang sedang berjalan, Perjanjian Dagang Bebas Asean (AFTA) dan pembangunan teknologi yang pesat, komunikasi dan transportasi adalah suatu tantangan yang besar bagi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Indonesia. Pusat Kesehatan Kerja, yang baru-baru ini didirikan dibawah MOU memiliki potensi kesempatan untuk membicarakan isu-isu OCHS dengan menciptakan kesadaran sistematis dan dengan melibatkan LSM yang bekerja di sektor ini.

Perlindungan dari kelompok yang rentan terhadap kondisi lingkungan yang berbahaya masih dianggap sebagai prioritas yang rendah di negeri. Namun, dampak dari faktor-faktor risiko lingkungan terhadap kesehatan manusia sedang berkembang, baik dalam besarnya dan juga keanekaragamannya. Ini menjadi hal yang imperatif untuk menasihatkan dengan secukupnya badan-badan yang terlibat dan masyarakat dengan informasi yang bersifat otoritas bagi ukuran-ukuran untuk mengurangi pengaruh kesehatan yang merugikan yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan.

Sasaran :

* Pembangunan kesadaran kerjasama intersektor bagi sektor informal kelompok pekerja di dalam program OCHS.
* Pengurangan paparan lingkungan terhadap pekerja yang didukung oleh humas dalam kesehatan kerja.
* Menilai, menganalisa dan mendokumentasikan faktor-faktor risiko lingkungan secara sistematis dengan fokus pada kelompok-kelompok yang rentan.

PROGRAM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN 3

Pokok Masalah dan Tantangan :

Hadirnya kebutuhan untuk memperbaiki pengertian dari kontribusi air yang tidak aman, sanitasi dan kebersihan terhadap keseluruhan beban penyakit, namun tidak diragukan bahwa faktor-faktor risiko ini adalah penyebab penting dari kematian dan kesakitan terutama di antara anak-anak dan lebih lagi di antara anak-anak yang miskin. Meskipun jangkauan suplai air di Indonesia berdiri di sekitar 87%, keamanan air untuk dikonsumsi manusia sering mencurigakan. Sebuah studi baru-baru ini menyimpulkan bahwa tidak ada negara di wilayah Asia Tenggara yang memiliki program nasional dari kualitas dan pengawasan air minum. Hal yang serupa, meskipun jangkauan sanitasi di Indonesia diperkirakan sekitar 66%, praktik-praktik kebersihan yang diperlukan untuk mengoptimalkan dampak kesehatan dari prasarana sanitasi adalah buruk, terutama di daerah-daerah pedesaan dan daerah kumuh.

Selanjutnya, sektor profesional semakin banyak mengakui bahwa suplai air sebenarnya dan jangkauan sanitasi masih lebih rendah dari perkiraan yang disebutkan diatas. Investasi yang lebih besar tingkatnya dalam prasarana suplai air dan sanitasi, dan lebih besar sektor efisiensi diperlukan agar Indonesia dapat mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MGD) untuk suplai air dan sanitasi dan MGD yang berhubungan dekat dengan kematian anak. Secara bersamaan, Indonesia perlu untuk memperbaiki dan memperluas program peningkatan kebersihan dan juga meningkatkan ukuran-ukuran interim yang tidak mahal seperti perawatan air di tingkat rumah tangga misalnya. Sebuah tantangan yang terpisah namun berhubungan hadir untuk memperkuat kapasitas negeri untuk mencegah dan mengurangi keadaan kesehatan darurat yang berkenaan dengan air sehubungan dengan bencana alam.

Sasaran :

* Meningkatkan kapasitas otoritas kesehatan dan mitranya dalam mengurangi beban penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak aman, sanitasi dan kebersihan yang buruk.

PROGRAM PENGAMANAN MAKANAN

Pokok Masalah dan Tantangan :

Prevalansi penyakit yang dibawa oleh makanan dan air dan wabahnya dilaporkan tinggi di Indonesia, meskipun kebanyakan dari wabah ini tidak diselidiki dengan cukup. Penilaian risiko dan komunikasi risiko akan keamanan makanan adalah vital dalam aspek ini. Upaya-upaya kerjasama dengan membentuk mekanisme jaringan dengan lembaga-lembaga riset/pelatihan memiliki potensi untuk mengurangi frekuensi wabah.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional telah direorganisasi dengan meningkatkan kapasitas teknis dan fungsionalnya. Memperkuat kapasitas penilaian risiko di dalam aturan yang sistematis adalah penting untuk meningkatkan program Pengamanan Makanan dari badan POM.

Sasaran :

* Jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga riset dalam penilaian risiko mikrobiologis.
* Komunikasi risiko dan pendidikan pengamanan makanan tentang wabah penyakit yang dibawa oleh makanan.
* Memperkuat kapasitas nasional untuk penilaian risiko dan penanggulangan wabah.

PROGRAM KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT

Pokok Masalah dan Tantangan :

Kewaspadaan dan penanggulangan keadaan darurat.

Sasaran :

* Memperbaiki kapasitas dan kemampuan Departemen Kesehatan di tingkat pusat, propinsi dan daerah untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana alam di Indonesia melalui pencegahan, persiapan dan kewaspadaan yang efektif.
* Membentuk kerjasama yang efektif untuk Penanggulangan Keadaan Darurat dan Bencana Alam di Indonesia dengan meningkatkan mekanisme koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional dan nasional, LSM internasional dan setempat di tingkat pusat, propinsi, daerah dan masyarakat.