Kemiskinan telah menjadi persoalan global yang meminta pengentasan lebih serius saat ini. Dalam kenyataannya, kemiskinan telah menyumbang ketimpangan demi ketimpangan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena miskinlah maka banyak orang yang rela menanggalkan status kemanusiaannya agar dapat menyambung hidup, mungkin saja dengan melacurkan diri atau terpaksa dijadikan tenaga kerja upah rendah. Akibat kemiskinan pula banyak anak-anak yang kekurangan gizi, jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Tidak berlebih menyimpulkan kemerosotan bangsa ini dalam pentas internasional merupakan imbas tidak langsung kemiskinan kronik yang terjadi selama ini.
Berbagai kebijakan pemerintah yang berkuasa, sungguh pun dikatakan semata untuk membela rakyat, tidak bisa dihindari, telah ikut menyumbang tingginya angka keterputusan kerja dan jumlah keluarga miskin saat ini. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi untuk kelas menengah ke bawah seolah stagnan. Pendapatan yang tetap dihadapkan dengan harga kebutuhan hidup yang melambung, mengakibatkan penderitaan yang bukan saja bermanifestasi fisik, melainkan juga menembus batas-batas sosio-psikologis kebanyakan rakyat kita. Sebagian dari mereka yang menderita tekanan psikis (stress) berkepanjangan karena memikirkan jalan keluar untuk bisa tetap hidup, perlahan mengalami penurunan kualitas kesehatan secara signifikan. Tidak sedikit yang berakhir pada kematian secara sadar maupun yang dipaksakan

Begitulah potret sebagian besar masyarakat kita saat ini, di tengah sebagian kecil lainnya yang tetap adem ayem bergelimang kekuasaan dan kekayaan ekonomi. Fenomena ketimpangan struktural seperti inilah yang akhirnya melandasi ditelorkannya kebijakan baru bidang kesehatan beberapa waktu terakhir. Sebagai upaya mengimbangi dampak peningkatan harga BBM tahun lalu mungkin juga untuk menyicil maksud pemerintah merealisasikan sistem asuransi kependudukan secara nasional, maka pemerintah bekerja sama dengan PT Askes (Persero) mengadakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM). Dalam implementasinya, program ini diwujudkan dalam bentuk Asuransi Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Askes Gakin).

Status Kesehatan
Secara normatif, tidak seorang pun menginginkan dirinya jatuh sakit, apalagi mereka yang sedang berjuang melawan kemiskinan. Di negara kita, buruknya kualitas lingkungan tempat tinggal dan beraktivitas, menyebabkan prevalensi penyakit-penyakit infeksi pada masyarakat miskin semakin meningkat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, kian memperkuat alasan hadirnya beragam penyakit menjangkiti mereka.
Jika merujuk H.L Blum, rendahnya status kesehatan masyarakat, selain disebabkan oleh lingkungan yang buruk juga diakibatkan oleh minimnya cakupan pelayanan kesehatan dan perilaku hidup sehat yang belum mengemuka dalam masyarakat. Di Indonesia, diramalkan bahwa persoalan lingkungan dalam beberapa dekade mendatang masih tetap akan menjadi problem utama. Ini didasari oleh pelaksanaan pembangunan yang sebagian besar tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan generasi dan tidak disertai dengan pengelolaan sanitasi lingkungan yang memadai. Penyakit-penyakit infeksi masih dominan mengisi tabel distribusi kesehatan masyarakat kita.
Menyelesaikan masalah lingkungan di Indonesia membutuhkan bukan sekadar komitmen atau deklarasi penyelamatan lingkungan belaka, tetapi konsistensi penerapannya di lapangan oleh pemerintah dan semua pihak terkait, termasuk ketika berhadapan dengan kekuatan modal (kapital) dan investasi ekonomi lainnya. Perlu disadari secara moriil bahwa, yang paling “menderita” dalam persoalan lingkungan adalah mereka yang kapasitas ekonominya menengah ke bawah, kaum miskin yang tidak memiliki kecukupan modal ekonomi untuk bersaing dengan pandemi trend kapitalisme yang tengah mewabah. Perlu beberapa waktu lagi menyelesaikan persoalan lingkungan di bangsa ini.
Jika demikian, selain terus menyerukan urgensi penyelamatan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat, untuk konteks saat ini, yang dapat dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Meskipun bisa dimaknai sebagai tindakan “kuratif” karena tidak menyelesaikan problem utama pembangunan kesehatan, tetapi setidaknya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di tanah air, status kesehatan masyarakat kita bisa ditingkatkan beberapa anak tangga.
Dalam kondisi seperti ini, sebagian kaum miskin di negeri ini termasuk cukup beruntung mendapatkan jaminan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan secara percuma dari pemerintah melalui program Askes Gakin. Hanya saja, cakupan (coverage) dari program ini masih sangat terbatas dan distribusinya kerap menuai ketimpangan di sana-sini. Di samping itu, kualitas layanan kesehatan yang diperoleh melalui program jaminan ini masih serba pas-pasan dan dengan sistem paket yang amat terbatas. Belum lagi persoalan masih buruknya manajemen dan operasionalisasi struktural antar pihak penyedia layanan kesehatan (rumah sakit/puskesmas) dengan PT Askes sendiri. Tidak sedikit RS/Puskesmas yang mengeluhkan kelambatan dan rendahnya klaim asuransi yang dibayarkan pihak PT Askes kepada mereka.
Secara keseluruhan, kita belum bisa menggantungkan semua harapan kita terhadap program Askes Gakin untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan saat ini. Padahal untuk menuntaskan problem kesehatan, pendekatan yang mesti dilakukan minimal mencakup aspek promotif-preventif dan kuratif-rehabilitatif. Saat ini, program Askes Gakin sebagian besar hanya berkutat pada aspek kuratif-rehabilitatif saja, itu pun masih sangat terbatas. Bagaimana mungkin bisa menyehatkan seluruh masyarakat kita?


Hak Asasi
Bukan sesuatu yang baru menyerukan kesehatan sebagai hak asasi setiap warga negara. Sebuah hak yang selama ini tidak banyak disadari oleh sebagian besar masyarakat kita. Tidak bisa ditawar-tawar, pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara. Jika warganya tidak mampu menjangkau harga pelayanan yang disediakan, maka pemerintah mestinya telah menyediakan pelayanan kesehatan alternatif, sehingga pada akhirnya seluruh warga negara memperoleh kesempatan hidup sehat di tanah kelahirannya sendiri.
Harus ditegaskan kembali bahwa kesehatan merupakan investasi yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Karena itu, mestinya mendapatkan prioritas yang cukup proporsional, sekalipun negara sedang dilanda kekurangan finansial. Menunda pembangunan kesehatan dan mengalokasikan prioritas pada sektor pembangunan lainnya, sama saja dengan merakit bom waktu yang suatu saat akan meledakkan hasil yang telah dicapai oleh sektor pembangunan lainnya.
Meskipun bukan merupakan satu-satunya faktor utama, alokasi dana pembangunan kesehatan setidaknya telah mencapai level minimum (5% dari GDP atau 15% dari APBN/APBD), apalagi jika mengingat usia bangsa ini yang telah lewat setengah abad. Menjadi ironi yang cukup menyakitkan jika dalam usia seperti ini, kita masih disibukkan pada urusan penyakit infeksi tropik akibat kekurangan dana penanggulangan, misalnya.
Segi lain yang juga mesti sesegera mungkin diselesaikan adalah menyangkut bagaimana pengelolaan anggaran pembangunan kesehatan yang telah ada sebelumnya. Pada sisi ini, karena alokasi dana pembangunan kesehatan sesungguhnya diperuntukkan dari dan untuk rakyat, maka masyarakat perlu disadarkan untuk senantiasa melakukan pengawasan dan controlling penggunaannya oleh instansi pelayanan dan birokrasi kesehatan di wilayahnya masing-masing. Ini juga merupakan bentuk perluasan makna hak asasi warga negara di bidang kesehatan.
Dalam konteks ini, secara sederhana bisa dipahami bahwa, pengelolaan dana subsidi BBM bidang kesehatan dalam bentuk program Askes Gakin selama ini, juga merupakan hak sekaligus tanggung jawab setiap warga negara untuk mengawasi dan mengontrol penggunaannya di lapangan. Ketimpangan dan kelalaian yang disengaja dalam pelaksanaannya harus diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, karena merupakan pelanggaran hak asasi warga negara.

Masa Depan
Program Askes Gakin saat ini, meskipun secara terbatas telah cukup meringankan beban hidup sebagian warga negara, mesti dievaluasi kembali. Terutama menyangkut cakupan (coverage), distribusi\ peserta dan tentunya, pertanggungjawaban penggunaan dananya. Selain itu, masa depan program ini kiranya perlu dipikirkan kembali mengingat semakin terbatasnya kemampuan pemerintah mensubsidi rakyat miskin yang, tak bisa dihindari, terus meningkat setiap saat.
Untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat kita, selain dengan jalan menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai (tidak terbatas hanya pada paket-paket pelayanan medik dasar tertentu saja) dan terjangkau (tidak hanya dinikmati oleh mereka yang karena “jalan-jalan tertentu berhasil mendapatkan kartu peserta Askes Gakin saja), pada saat bersamaan juga mesti diikuti dengan peningkatan upaya promotif-preventif kepada masyarakat. Selain itu, komitmen pemerintah pada semua level struktural, sesungguhnya ikut berperan besar dalam menempatkan pembangunan kesehatan sebagai prioritas atau bukan.
Di tengah meningkatnya problem kesehatan di tanah air dengan munculnya fenomena triple burden (tiga beban) yakni penyakit infeksi tropic-klasik yang kembali muncul, penyakit degeneratif dan penyakit-penyakit baru (new emerging forces)“, maka pembangunan kesehatan mesti menerapkan langkah-langkah strategis dan antisipatif untuk, kalau tidak bisa meningkatkan status kesehatan warga negara, setidaknya tidak membuatnya semakin buruk.
Mesti diakui, program Askes Gakin saat ini, belumlah dapat menyelesaikan semua problem kesehatan bangsa yang sedang menggurita kita. Apalagi jika melihat munculnya program ini yang hanya didasari oleh upaya antisipatif insidentil kenaikan harga BBM semata, dan belum bisa dijamin kontinuitasnya.
Karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah berani dan menunjukkan komitmen yang benar-benar dapat dipercaya untuk keberlanjutan program ini, atau menggantikannya dengan program lain yang lebih baik. Karena, sekali lagi, kesehatan adalah hak asasi setiap warga negara. []