MOMENTUM pilkada sudah awam dipahami sebagai waktunya menebar janji oleh para politisi yang terhormat. Janji kesehatan gratis adalah salah satunya. Sejauh ini tidak pernah ada konsep yang rigid tentang kesehatan gratis. Semua hanya jargon semata.

Tanpa pernah ada kajian dan kerangka pikir yang signifikan tentang penggratisan kesehatan itu sendiri. Kalaupun ada, kesehatan gratis tersebut hanya ditujukan bagi rakyat miskin yang bentuknya juga tidak jelas, umumnya hanya berupa pengobatan gratis selama masa kampanye.

Program bantuan jaminan kesehatan (JPK Gakin, Askeskin, dll.) bagi orang miskin saja belum mencukupi karena kebutuhan kesehatan sangat tidak pasti. Yang tidak miskin, banyak sekali yang tidak mampu membiayai perawatan dan pengobatan yang dibutuhkannya. Bahkan sesungguhnya lebih dari 90% penduduk Indonesia terancam jadi miskin jika menderita sakit berat.

Data-data laporan maupun survei menunjukkan, memang lebih dari 90% bantuan JPK Gakin sampai pada orang tepat, alias miskin. Sesungguhnya tidak sulit mencari orang miskin di Indonesia, sebab jika kriteria miskin yang digunakan adalah pendapatan 2 dolar AS per hari, standar untuk negara berkembang yang digunakan Bank Dunia, lebih dari 60% penduduk Indonesia tergolong miskin.

Konsep ideal tentang kesehatan gratis adalah universalisasi pelayanan kesehatan melalui penghapusan retribusi kesehatan dan asuransi kesehatan untuk seluruh penduduk. Kenapa seluruh penduduk? Jawabannya, kebijakan pengurangan kemiskinan selama ini hanya berupaya mengatasi yang miskin, tapi lupa menghalangi orang untuk jatuh miskin.

Dengan penggratisan kesehatan, akan membantu mengurangi pengeluaran penduduk sehingga mereka dapat mengalokasikannya untuk pendidikan atau daya beli dan yang terutama adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pertanyaan berikutnya, mungkinkah kesehatan gratis bisa terwujud? Jawabannya bisa, beberapa kabupaten di Indonesia seperti Jembrana, Purbalingga, Sumedang, Musi Banyuasin, Banjarmasin, Sumbawa Barat, dengan optimalisasi dan efisiensi APBD mampu mewujudkan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyatnya.

Hanya tinggal kemauan politik, rasa sayang, dan keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyatnya untuk tidak sekadar mengobral janji manis pada masa kampanye. Janganlah terus mengobral janji, gunakanlah sedikit nurani, dan rakyat pasti akan mengabdi.

Oleh : Ana Westy Martiani, S.Sos.